DJPSDKP
Program Kegiatan KRO RO Volume Satuan Anggaran Lokasi PROYEK PEMBANGUNAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 994-Layanan Perkantoran 1 Layanan 280.009.193 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 957-Layanan Hukum 1 Layanan 790.000 Pusat (Setditjen)
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 969-Layanan Bantuan Hukum 2 Layanan 42.976 Pusat (Setditjen)
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 3 Layanan 1.374.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 962-Layanan Umum 1 Layanan 10.533.584 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 963-Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 1.185.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 869.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 956-Layanan BMN 8 Layanan 1.112.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP AEC-Kerja sama 001-Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4 dokumen 2.600.000 Pusat (Setditjen)
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951-Layanan Sarana Internal 350 Unit 4.280.000 Pusat (Setditjen & 4 Direktorat), dan 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971-Layanan Prasarana Internal 46 Unit 1.200.000 Pusat (Setditjen & 4 Direktorat)
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBC-Layanan Manajemen SDM Internal 954-Layanan Manajemen SDM 1537 Orang 3.425.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBC-Layanan Manajemen SDM Internal 996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan 291 Orang 6.670.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran 9 Dokumen 6.555.200 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi 11 Dokumen 2.450.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 955-Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 5.760.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 961-Layanan Reformasi Kinerja 1 Layanan 5.000.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 Layanan 1.240.000 Pusat (Setditjen) & 14 UPT
WA-Program Dukungan Manajemen 2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP CAN-Sarana Bidang Teknologi dan Informasi 001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 135 Unit 1.800.000 Pusat (Setditjen & 4 Direktorat), dan 14 UPT
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP RCG-OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 001-Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat 122 Unit 58.849.447 Pusat (Dit. POA) dan 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Ambon, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual) 02 - Pembangunan dan Harwat Sarana dan Prasarana Keamanan Laut 01 - Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 001-Operasi Kapal Pengawas 28 Hari Operasi 310.528.588 Pusat (Dit. POA) dan 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Ambon, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual) 01 Patroli dan Operasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Laut di ALKI dan Choke Point Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 002-Operasi Pesawat Patroli 140 Hari Operasi 40.000.000 Pusat (Dit. POA) 01 Patroli dan Operasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Laut di ALKI dan Choke Point Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 003-Operasi Speedboat Pengawas 20 Hari Operasi 9.828.000 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Ambon, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual) 01 Patroli dan Operasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Laut di ALKI dan Choke Point Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 001-Kapal pengawas 0 Unit 0 02 - Pembangunan dan Harwat Sarana dan Prasarana Keamanan Laut 01. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 002-Speedboat pengawas 0 Unit 0 02 - Pembangunan dan Harwat Sarana dan Prasarana Keamanan Laut 01. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 001-Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun 4 Unit 8.968.000 Cilacap (1 unit), Jakarta (1 unit), Tual (1 unit), Lampulo (1 unit), Ambon (1 unit), Belawan (2 unit), Kupang (1 unit), Benoa (1 unit) 02-Pembangunan dan Harwat Saranadan Prasarana Keamanan Laut 01-Penguatan Kapabilitas LembagaKeamanan Laut Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 001-Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pendukung yang dibangun 0 Unit 0
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP BKB-Pemantauan produk 001- Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau 4 Laporan 1.212.000 Pusat (Dit. POA)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP FBA-Fasilitasi dan Pembinanaan Pemerintah Daerah 001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada 25 Pemerintah Daerah 547.000 Pusat (Dit. POA)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur 001-NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP 1 NSPK 207.000 Pusat/Dit. POA
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 Rekomendasi Kebijakan 284.000 Pusat/Dit. POA
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan 18 Unit 900.000 Pusat (Dit. PSDK) dan UPT
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan BCE-Penanganan Perkara 001-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana 17 Perkara 2.000.000 Pusat (Dit. PP) dan 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan BCE-Penanganan Perkara 002-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif 78 Perkara 2.330.000 Pusat (Dit. PP) dan 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan BCE-Penanganan Perkara 003-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani 2 Perkara 1.098.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan BKB-Pemantauan produk 001-Penanganan Perkara TPKP yang dipantau 12 Laporan 1.650.000 Pusat (Dit. PP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan AEA-Koordinasi 001-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan 18 Kegiatan 2.754.000 Pusat (Dit. PP) dan 14 UPT
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur 001-NSPK bidang Penanganan Pelanggaran 1 NSPK 194.000 Pusat (Dit. PP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan 2 Rekomendasi Kebijakan 264.000 Pusat (Dit. PP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan BCB-Perkara Hukum Lembaga 001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan 4 Perkara 300.000 Pusat (Setditjen PSDKP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional 1 Unit 3.811.000 Pusat (Dit. POA) & UPT Peningkatan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Penguatan Tata Kelola Ekosistem Ekonomi Biru yang Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ACA-Perizinan Produk 001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan 4000 Produk 1.511.000 Pusat (Dit. POA)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha) 001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya 754 Lembaga 7.654.000 Pusat (Dit. PSDK) dan 14 UPT Peningkatan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Penguatan Tata Kelola Ekosistem Ekonomi Biru yang Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha) 002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya 681 Lembaga 9.532.000 Pusat (Dit. PSDP) dan 14 UPT Peningkatan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Penguatan Tata Kelola Ekosistem Ekonomi Biru yang Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan 1 Laporan 150.000 Pusat
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan 28 Laporan 400.000 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Tahuna, Ambon, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BKB-Pemantauan produk 001-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau 12 Laporan 2.500.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BKB-Pemantauan produk 002-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau 12 Laporan 1.595.000 Pusat (Dit. PSDP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan AEA-Kordinasi 001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan 2 Kegiatan 1.732.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan AEA-Kordinasi 002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan 2 Kegiatan 1.559.150 Pusat (Dit. PSDP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur 001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 1 NSPK 198.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur 002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2 NSPK 355.000 Pusat (Dit. PSDP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan 18 Pemerintah Daerah 454.508 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan 15 Provinsi dan 100 Kab/Kota Pemerintah Daerah 2.216.000 Pusat (Dit. PSDP) dan Dekonsentrasi (Jabar, Jateng, DIY, Sumbar, Kepri, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sultra, Maluku, NTB, NTT, Papua, Malut, Babel, Pabar, Papua Barat Daya, Papua Selatan)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan 20 Operasi 2.494.940 Pusat (Dit. PSDK) dan UPT: - Ops penanggulangan DF (14 UPT) - Ops intelijen kelautan lainnya: Pusat dan UPT (Batam, Bitung, Jakarta, Lampulo)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 002-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan 11 Operasi 679.690 UPT
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan 2 Rekomendasi Kebijakan 200.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan 2 Rekomendasi Kebijakan 322.000 Pusat (Dit. PSDP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan 100 Orang 242.000 Pusat (Dit. PSDP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 002-Nelayan yang difasilitasi pemulangannya 53 Orang 264.000 Pusat (Dit. PP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 003-Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin 66 Orang 264.000 Pusat (Dit PP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 004-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan 172 Orang 270.000 Pusat (Dit. PSDK)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BMB-Komunikasi Publik 001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 kegiatan 663.987 Pusat (Setditjen PSDKP)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 89 Kelompok Masyarakat 8.900.000 Lokasi: 14 UPT (Cilacap, Lampulo, Ambon, Benoa, Kupang, Biak, Batam, Tarakan, Jakarta, Bitung, Belawan, Pontianak, Tual, Tahuna) Peningkatan keaktifan Pokmaswas Penguatan Tata Kelola Ekosistem Ekonomi Biru yang Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Asta Cita 2
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan BKB-Pemantauan Produk 001-Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 2 Laporan 330.500 Pusat/Dit. POA